Thursday, October 16, 2008

*UIN Sunan Kalijaga Menyelundupkan Pluralisme*

Oleh *Ir. H. Muhammad Umar Alkatiri*



Pada harian Kompas edisi Selasa, 7 Oktober 2008 (halaman 12), Rektor
Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Amin Abdullah pada Rapat Senat
Terbuka Mensyukuri Kelahiran UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang ke-57 di
Yogyakarta, Senin (6 Okt 2008) mengatakan, memasuki usia ke-57 UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta akan mendukung pendidikan pluralisme mulai dari akar
rumput.

Menurut Amin, pendidikan pluralisme diperlukan untuk memecahkan ketegangan
dan konflik horizontal yang semakin meningkat akibat pemilihan kepala daerah
maupun munculnya kelompok masyarakat yang mengabaikan toleransi dan
kebersamaan di tengah kemajemukan bangsa.

Dalam berita itu ditambahkan, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga,
Ratno Lukito, mengatakan, penekanan tersebut tidak pada kurikulum resmi,
tetapi lebih pada kurikulum tersembunyi yang menjiwai kurikulum resmi.

Dari berita UIN Jogjakarta itu ada hal-hal yang ganjil. Lafal kurikulum
tersembunyi itu mengandung macam-macam pengertian bagi umum. Boleh jadi
adalah penyelundupan, atau paling kurang, mereka merasa bahwa pluralisme itu
sebenarnya haram karena merusak aqidah Islam, namun tetap mereka jajakan
kepada mahasiswa. Itu pasti ada sebabnya, sedang sebab yang diungkapkan,
–untuk memecahkan ketegangan dan konflik horizontal yang semakin meningkat—
itu pantas dipertanyakan.

Kalau memang demikian, maka tekad menyelundupkan pluralisme –alias
kemusyrikan baru– kepada mahasiswa itu lebih buruk dibanding penjual daging
sapi yang mencampurnya dengan daging babi. Atau lebih buruk dibanding orang
mengaku sebagai penjual daging kambing tapi yang dia jual adalah daging
celeng.

Di samping itu, dalam hal pluralisme, siapa saja yang membaca pernyataan
Amin Abdullah itu, pasti akan merasakan adanya nuansa pembodohan publik.
Amin Abdullah membungkus pembodohannya itu dengan rangkaian kata-kata yang
terkesan intelek, sehingga menimbulkan kesan seolah-olah benar.

Bagaimana mungkin peristiwa politik seperti konflik horizontal pasca pilkada
yang terjadi di berbagai daerah, bisa diatasi hanya dengan menyusun
kurikulum UIN yang mendukung pluralisme. Bagaimana mungkin lulusan UIN yang
telah memasuki proses pendidikan pluralisme dapat mengatasi konflik
horizontal yang terjadi di masyarakat?



*Beberapa Contoh*

Di kota Bintuhan, ibukota Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, pada hari Senin
(25/7/2005) terjadi kerusuhan yang melibatkan ribuan orang, sejak jam 11
siang. Motifnya, mereka memprotes hasil pilkada di kabupaten itu yang
dimenangkan oleh pasangan Syaukani Saleh-Warman Suwardi. Tidak sekedar
memprotes, massa merusak dan membakar sejumlah gedung.

Kabupaten Kaur terletak di perbatasan antara Provinsi Bengkulu, Provinsi
Sumatera Selatan, dan Provinsi Lampung. Kabupaten ini merupakan hasil
pemekaran dari kabupaten Bengkulu Selatan sejak Februari 2003. Sedangkan
kota Bintuhan yang menjadi ibukota Kabupaten Kaur, berjarak sekitar 210 km
arah selatan Kota Bengkulu, atau memerlukan waktu 5 jam perjalanan darat
dari Bengkulu.

Menurut hasil survei tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Kaur tidak kurang
dari 100.000 jiwa. Sekitar satu persen penduduk Jakarta. Namun, Pilkada
Jakarta yang berlangsung Agustus 2007 lalu, tidak menghasilkan kerusuhan
sebagaimana terjadi di Kabupaten Kaur. Padahal, penduduk Jakarta sangat
beragam dan jumlahnya jauh lebih banyak dibanding penduduk Bintuhan yang
jauh lebih homogen. Kekalahan pasangan Adang-Dani dari pasangan
Fauzi-Prjanto, sama sekali tidak menimbulkan konflik horizontal, antara lain
karena pasangan yang kalah siap menerima kekalahannya.

Berbeda dengan konflik horizontal yang terjadi pasca pilkada di Maluku
Utara, yang berlangsung hingga kini. Berdasarkan surat keputusan KPUD
Propinsi Maluku Utara Nomor 20/KEP/PGWG/2007 tanggal 16 Nopember 2007
tentang penetapan dan pengumuman pasangan calon terpilih pada pemilihan
gubernur-wakil gubernur Maluku Utara Pada 16 November 2007, pasangan Thaib
Armain – Abdul Gani Kasuba ditetapkan sebagai pemenang pilkada langsung di
Maluku Utara.

Keputusan KPUD itu tidak bisa diterima pasangan yang kalah yaitu Abdul
Gafur-Abdurrahim Fabanyo. Massa pasangan yang kalah ini pun kerap bentrok
dengan massa dari pasangan yang menang, selama berulan-bulan. Hingga
akhirnya pada 9 Oktober 2008, Mendagri melantik pasangan Thaib Armain –
Abdul Gani Kasuba sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara.

Meski sudah ada pelantikan, namun massa dan orpol pendukung pasangan yang
kalah tidak berdiam diri. Partai Amanat Nasional berencana menggugat melalui
Mahkamah Konstitusi, sedangkan Gafur-Fabanyo yang didukung Golkar dan PAN
ini, akan mengajukan gugatan ke PTUN.

Apakah konflik berlarut-larut pasca Pilkada Malut itu ada kaitannya dengan
pendidikan pluralisme di UIN Yogyakarta? Hanya Amin Abdullah dari UIN
Jogjakarta yang bisa menjelaskannya.

Yang jelas, menurut Andi Nurpati (anggota KPU), kerusuhan-kerusuhan yang
terjadi pasca Pilkada di Maluku Utara, disebabkan oleh keputusan MA yang
meminta diadakan penghitungan ulang pada tiga kecamatan. Padahal dalam
undang-undang dijelaskan, bukan dihitung ulang, tetapi rekapitulasi di satu
tingkat bawah pelaksanaannya. Kerusuhan yang terjadi di Maluku Utara sama
persis dengan yang terjadi di Sulawesi Selatan.

Konflik horizontal juga sering terjadi pada saat pertandingan sepakbola.
Suporter dari kedua kubu baku hantam, bahkan merusak bangunan dan
infrastruktur di sekitarnya pasca kekalahan kesebelasan favorit mereka.

Bagaimana Amin Abdullah menjelaskan fenomena ini, dikaitkan dengan
pendidikan pluralisme?

Yang jelas, di tahun 2005 lalu, di kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
terjadi kerusuhan dan tawuran antara mahasiswa yang setuju dengan yang
menolak pemilihan umum mahasiswa (Pemilwa) yang berlangsung Sabtu 26 Maret
2005. Kerusuhan dan tawuran terjadi pada hari Senin (28 Maret 2005), saat
Pemilwa masih berlangsung, menyebabkan kantor Lembaga Pers Mahasiswa (LPM)
Arena UIN rusak, sejumlah kaca pecah, termasuk dua unit sepeda motor.

Pemilwa di UIN Yogyakarta itu, hanya diikuti oleh calon tunggal karena
calon-calon yang lain dinyatakan tidak lulus oleh panitia Pemilwa. Pihak
yang dinyatakan tidak lulus, merasa diperlakukan tidak adil. Mereka kemudian
menyerbu tempat pelaksanaan Pemilwa dan merobek-robek kertas suara. Pemilwa
sendiri berakhir ricuh dan batal.

Kelompok pendukung Pemilwa yang tidak puas dengan penyerbuan itu, kemudian
mengejar dan memukuli. Insiden ini berlanjut. Minggu (27 Maret 2005) sekitar
pukul 22.30 WIB, kantor LPM Arena yang berada di samping gedung rektorat,
diserbu oleh 40 orang mahasiswa UIN. Kelompok penyerbu tersebut tidak puas
dengan pemberitaan Arena yang dinilai memojokkan mereka. (
http://tempo.co.id/hg/nusa/jawamadura/2005/03/28/brk,20050328-33,id.html)

Bagimana mungkin kita bisa percaya, bahwa lulusan UIN yang telah mengalami
proses pendidikan pluralisme sekalipun, dapat mengatasi konflik horizontal
yang terjadi di pelosok negeri, lha wong di antara mereka sendiri, yang
jumlah 'penduduknya' jauh lebih sedikit dari penduduk Kabupaten Kaur
(Bengkulu), konflik horizontal terjadi dengan sengit dan sama sekali tidak
bisa dicegah.

Sudah sejak awal 1970-an gagasan pluralisme –dengan istilah berbeda– diusung
oleh Mukti Ali, Harun Nasution, Nurcholish Madjid, Ahmad Wahib, Dawam
Rahardjo sampai ke generasi Ulil, yang dikilahi dengan dalih-dalih misalnya
agar tumbuh budaya pemikiran Islam yang pluralis, sehingga kondusif
membangun kedamaian. Kenyataannya, meski sudah bermilyar kata ditulis para
penjaja pluralisme, konflik horizontal tetap saja terjadi. Karena, penyebab
konflik horizontal bukan karena adanya pemikiran ke-Islam-an yang tekstual,
puritan atau fundamentalistis –sehingga perlu dilawan dengan pluralisme–
tetapi karena adanya ketidak adilan yang sudah berlangsung sejak awal
kemerdekaan.

Misalnya dalam kasus Poso (sejak Desember 1998) dan Ambon (sejak Januari
1999). Pihak yang memulai tragedi berdarah ini adalah orang-orang Kristen,
namun jusru umat Islam-lah yang dituding membantai orang Kristen. Media
massa nasional dan internasional memposisikan umat Islam yang mayoritas
membantai orang Kristen yang minoritas. Padahal, yang terjadi kebalikannya,
yaitu anarki minoritas terhadap mayoritas. Pemerintah dan aparat penegak
hukum kurang memihak kepada umat Islam. Umat Islam disuruh berdamai, padahal
biang terjadinya konflik horizontal ini adalah orang-orang Kristen. Bahkan
korban terbanyak dari kasus Ambon dan Poso adalah umat Islam. Bagaimana
mungkin pihak yang terdhalimi diminta menahan diri?

Kasus Poso pertama kali terjadi pada 25 Desember 1998. Seorang pemuda
Kristen (Roy) yang mabok membacok Ridwan yang sedang berada di dalam masjid.
Saat itu hari Natal, dan umat Islam sedang menjalankan ibadah Shaum
Ramadhan. Tentu saja Ridwan tidak tinggal diam. Ia mengadu ke kelompoknya.
Begitu juga dengan Roy, ia mengadu ke kelompoknya. Terjadi bentrok, yang
kemudian bergulir secara serial. Kelompok Islam meyakini pihak Kristen yang
memulai, jadi pihak Islam merasa telah dianiaya. Anehnya, kelompok Kristen
justru menuding kelompok Islam yang lebih dulu memulai konflik dan
menganiaya.

Kelompok Kristen tidak mau mengakui telah memulai konflik, mereka justru
memfitnah, memutar-balikkan fakta. Bahkan secara resmi mereka menerbitkan
buku putih yang diterbitkan oleh Crisis Centre Majelis Sinode GKST (Gereja
Kristen Sulawesi Tengah). Bahkan materi pembelaan dan pemutar-balikan fakta
ini juga dilansir melalui situs internet yang diforward ke berbagai mailing
list dan situs lokal dan internasional. Buku putih ini disusun oleh Pendeta
Renaldy Damanik dan kawan-kawannya. Kalangan Islam tentu saja berang. Meski
tidak menerbitkan buku putih, namun di internet terlihat perang pernyataan.

Selama ini, tidak pernah terjadi ada pemuda Islam yang dalam keadaan mabok
kemudian masuk ke Gereja dan membacok salah satu jemaat yang sedang
beribadat, sebagaimana dilakukan Roy, pemuda Kristen yang mabok dan masuk
Masjid kemudian membacok Ridwan.

Tiga pekan kemudian, pecah kasus Ambon khususnya peristiwa di Batu Merah,
yang terjadi 19 Januari 1999, saat Idul Fitri. Ketika itu dua preman Ambon
Kristen memalak (minta uang dengan nada tekanan) terhadap dua pemuda Muslim.
Terjadi keributan. Inilah awal terjadinya konflik horizontal secara serial.
Dari kasus ini kemudian lahir kasus-kasus lainnya seperti terjadi di Galela,
Ternate, Tobelo, Jailolo, Halmahera Utara, Bacan, dan sebagainya yang
menimbulkan ribuan korban jiwa.

Lagi-lagi, kelompok Kristen tidak mau mengakui bahwa jemaatnya-lah yang
menjadi awal pemicu konflik horizontal ini. Sebagaimana kasus Poso, mereka
juga memutar-balikkan fakta, memfitnah, memposisikan umat Kristen sebagai
korban kebiadaban umat Islam. Kebohongan itu disebarkan oleh Salawaku, yang
salah satu edisinya mengabarkan tentang gencarnya Islamisasi di Maluku.
Masariku Network yang menerbitkan Siwalima Report, bersikap senada. Juga,
Eskol-Net yang dikelola aktivis muda gereja.

Media Internasional seperti International Herald Tribune edisi Maret 2000,
memberitakan seenaknya. Antara lain, mereka menyebut jatuh korban 3000 jiwa
tanpa menjelaskan dari kalangan mana korban terbanyak. Sehingga timbul kesan
bahwa kalangan Islam yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia telah
membunuh sekitar 3000 Kristen. Padahal, berita itu seharusnya menjelaskan
dari 3000 korban tadi 2800 di antaranya adalah Muslim.

Umat Islam tidak saja dipojokkan oleh media internasional, anehnya juga
didhalimi oleh Presidennya sendiri yang punya julukan kyai bahkan ada yang
mempercayainya sebagai wali yang ketika itu berdampingan dengan Wakilnya
seorang perempuan anak dari Bapak Nasionalis Indonesia.

Belum kering luka umat Islam akibat dua kasus di atas, pada Mei 2000 pecah
kasus Poso babak ketiga yang menyebabkan sekitar seribu orang tewas.
Termasuk korban muslim cleansing yang dilakukan Tibo dkk terhadap komunitas
pondok pesantren Walisongo.

Meski sudah berkali-kali terbukti bahwa umat Kristen adalah pembantai umat
Islam, mata dunia tetap tidak bisa membacanya. Apalagi mata Gus Dur sang
Presiden RI kala itu. Kasus perkosaan dan Kristenisasi sebagaimana terjadi
pada Wawah di Sumatera Barat, kian membuat umat Islam marah. Masalahnya,
sebagian besar umat Islam cuma bisa marah dengan menggunakan mulutnya dengan
menerbitkan aneka pernyataan sikap dan caci-maki saja. Itu pun masih
mending, malah ada sebagian lainnya yang justru menyalah-nyalahkan umat
Islam. Namun demikian, ternyata ada sebagian kecil dari umat Islam yang
kemudian mengambil tindakan balasan dengan menempuh cara-cara kekerasan
antara lain berupa Bom Malam Natal 2000. Sebagaimana sudah sama-sama kita
ketahui, semua tokoh Islam termasuk yang bergelar fundamentalis seperti AhS
dengan lantang mencaci-maki pelaku Bom Malam Natal 2000, seraya menjelaskan
bahwa kekerasan seperti itu bukan ajaran Islam. Kasihan sekali. Mereka sama
sekali tidak punya perspektif lain.

Contoh lainnya adalah kasus Sampit yang terjadi pada Februari 2001. Kasus
pembantaian terhadap etnis Madura ini, berawal dari terbunuhnya empat
anggota sebuah keluarga Madura di sana. Pembunuhan terjadi pada pukul 03:00
dinihari waktu setempat. Tentu saja komunitas Madura di sana melakukan
balasan. Anehnya, opini yang berkembang justru menyudutkan etnis Madura.
Antara lain digambarkan mereka sebagai sosok pendatang yang arogan, suka
menenteng-nenteng clurit, dan sebagainya.

Gambaran di atas sesungguhnya merupakan salah satu dari dua penyebab utama
yang menjadi akar permasalahan, namun keduanya enggan diakui oleh pemerintah
dan tokoh-tokoh agama yang mengupayakan damai.

Pertama, pencetus terjadinya konflik horizontal bukan umat Islam. Para juru
damai umumnya berkesimpulan bahwa kedua belah pihak salah, sehingga harus
duduk bersama untuk merumuskan perundingan. Padahal, sebagai mana fakta yang
terlihat di mata, pihak non Islam yang sering kali memulai konflik. Kedua,
adanya salah kaprah yang mengabaikan realitas. Bahwa, kekerasan dilarang
oleh semua agama. Nyatanya, di dalam Bibel memang diajarkan kekerasan di
dalam melawan musuh-musuhnya. Misalnya pada I Samuel 15:2-3 diajarkan, "Jadi
pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada
padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Bunuhlah semuanya,
laki-laki maupun perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu
maupun domba, unta maupun keledai."

Masih ada sejumlah ayat dari Kitab Suci Bibel yang mengajarkan kekerasan.
Hal ini dapat menjelaskan mengapa Tibo dkk begitu sadis membantai komunitas
ponpes Walisongo. Kemungkinan ia telah 'dibisiki' oleh orang seperti Pendeta
Damanik dkk.

Secara kultural, orang Dayak memang terbiasa memenggal kepala lawan
perangnya. Apalagi, bila tindakan itu ternyata mendapat pembenaran teologis
sebagaimana 'dibisiki' para misionaris di sana. Maka, para Dayak itu pun
secara demonstratif melakukan pemenggalan terhadap etnis Madura di hadapan
kamera televisi yang sedang meliput.

Lalu, apa yang dijadikan alasan pembenar bagi umat Kristen untuk melakukan
kekerasan bak di medan perang? Karena pada dasarnya yang terjadi memang
perang. Para Pendeta dan Misionaris di Sampit, Maluku dan Poso menyadari
adanya kecenderungan yang kian hari dirasakan kian tinggi terhadap Islam.
Kalau kondisi normal ini dibiarkan, akan mengancam eksistensi Gereja dan
aktivitas para Misionaris. Jemaat mereka bisa berkurang dan Gereja akan kian
sepi seperti terjadi di Barat.

Oleh karena itu, mereka merasa perlu proaktif. Apalagi Sun Tzu mengajarkan
bahwa the best defense is attack. Maka, mereka pun memulai penyerangan
seraya mengingkarinya. Membunuh demi tegaknya Kerajaan Kristus, apa yang
salah? Bush dan Presiden AS lainnya telah pula memberi contoh. Berbagai
pembantaian terhadap anak-anak, wanita dan target sipil lainnya telah
terjadi di Qana, Afghan, Iraq, Lebanon, Palestina dan sebagainya. Mereka
melakukan itu bekerja sama dengan Israel atau menggunakan tangan orang lokal
sendiri seperti terjadi di Pakistan 30 Oktober 2006 lalu, militer Pakistan
memborbardir sebuah madrasah yang terletak di Desa Chingai, di dekat Kota
Khar, Bajur, Pakistan.

Maka bila kedamaian yang mau diraih, hendaknya pemerintah bersikap jujur dan
proporsional dan memahami akar masalahnya. Pihak yang memulai pertikaian
didorong untuk meminta maaf secara terbuka dan secara tulus. Insya Allah
damai akan terwujud. Bukan dengan menjajakan pluralisme yang justru akan
menimbulkan konflik horizontal baru. Apalagi, kenyataannya, di UIN sendiri
konflik horizontal kerap terjadi, padahal di sinilah pusat pluralisme (baca:
pemurtadan) berlangsung.


--
Sesungguhnya, hanya dengan mengingat Allah, hati akan tenang
now surely by Allah's remembrance are the hearts set at rest
>> al-Ra'd [13]: 28




No comments: