Thursday, May 24, 2007

Agenda Misterius RAPERDA INJIL


sumber : Risalah Mujahidin Edisi 8 Th I Rabiul Akhir 1428 H / Mei 2007

Eksperimentasi rancangan peraturan daerah (raperda) Kota Injil, yang dimunculkan pertama kali pada 7 Maret 2007 oleh DPRD Kabupaten Manokwari, provinsi irian Jaya Barat, bagai menebar virus bencana. Kalangan Kristen menuntut raperda tersebut segera disahkan. Dalam suatu demonstrasi, para demonstran Kristen itu menyulut api konflik SARA:

Manokwari sebagai Kota Injil, harga mati. Bagi yang menolak segera angkat kaki, keluar dari Manokwari.


KETIKA sejumlah propinsi/kota/kabupaten di Indonesia membuat peraturan daerah (local regulation) sebagiannya dituduh ‘berbau’ syari’ah sehingga dinilai akan memecah belah kesatuan bangsa. Dari Aceh, Padang, lampung, sebagian pulau Jawa, Madura, NTB, Sulawesi Selatan, sampai Halmahera, kesadaran konstitusi bersyari’ah makin menguat.

Tak ketinggalan juga, Pemerintah dan DPRD Kabupaten Manokwari, Provinsi Irian Jaya Barat, tengah memfinalisasi rancangan peraturan daerah (raperda) pembinaan mental dan spiritual berbasis Injil. Namun, Raperda yang dimunculkan kali pertama pada 7 Maret 2007 itu dinilai sejumlah kalangan berpotensi merugikan pengembangan agama lain di daerah tersebut.

imageMenurut Wakil Ketua DPRD Manokwari, Amos H May, bahwa julukan Manokwari sebagai ‘Kota injil’ itu baru sebatas wacana. Usulan raperda itu hanyalah pokok pikiran yang diusung unsur gereja dan sejumlah pakar. “bentuknya baru berupa pokok pikiran, bukan raperda karena tidak diusulkan eksekutif dan legislatif,” ujarnya. (Republika online 23/3/2007).

Namun, dia mengakui jika usul tersebut sudah masuk ke eksekutif, walau ada sejumlah pasal yang bertentangan dengan peraturan di atasnya, terutama terkait cara peribadatan. “Hal bertentangan ini perlu dikaji, sehingga jika diberlakukan tidak menimbulkan konflik SARA,” kata Amos.

Di antara isi pasal raperda aitu adalah melarang pemakaian busana Muslimah di tempat umum, melarang pembangunan masjid di tempat yang sudah ada gereja. Dibolehkan dibangun masjid atau mushalla, asalkan disetujui tiga kelompok masyarakat (terdiri atas 150 orang) dan pemerintah setempat terlebih dahulu.

Raperda juga melarang azan, tetapi membolehkan pemasangan simbol salib di seluruh gedung perkantoran dan tempat umum. Keruan saja draft perda semacam ini menimbulkan kritik tajam dari aktivis NU yang terilang sangat akrab dengan kalangan gereja. ‘kami khawatir, raperda ini memunculkan kekerasan,” kata Junaidi, warga Manokwari yang juga aktivis GP Ansor.

Kerusuhan yang memecah kerukunan umat beragama di Ambon dan Poso, bisa terjadi di Manokwari jika Pemda dan DPRD setempat bersikukuh mengesahkan raperda itu. Kondisi demografis di Manokwari mirip dengan Ambon dan Poso. Menurut Junaidi, selisih penduduk non-Muslim dan Muslim di Manokwari tidak terpaut jauh. Sedangkan komposisi anggota DPRD, dari 25 anggota dewan, empat di antaranya Muslim.

Dari perspektif hukum, kata mantan ketua YLBHI, Munarman, raperda itu rancu dan diskriminatif terhadap raperda antimaksiat yang pernah diusulkan di beberapa daerah, tapi ditentang oleh LSM sekular. Bahkan, raperda antimaksiat itu dicap sebagai bentuk radikalisme. Padahal, raperda itu tak pernah melarang penganut agama selain Islam pergi ke tempat ibadah, atau mengelar ibadahnya. Jadi akan seperti apakah ‘Kota Injil’ yang akan digelar di manokwari?

Kabarnya, pemimpin KWI dan PGI menolak raperda itu, sehingga mendorong Robert Mandagie, mengirim surat dan memberi dasar pertimbangan tentang Manokwari sebagai daerah potensial bagi pengembangan kota injil. Pertimbangan dimaksud, antara lain:
  1. Dekat explorasi Gas Tangguh, butuh banyak SDM.
  2. Penduduk Papua juga adat, mayoritas Protestan Katholik.
  3. Perkembangan Islam pesat di Papua sampai ke pedalaman.
  4. Rencana pembangunan Islamic Center, tindakan positif dari pimpinan Islam bagi kemajuan umatnya.
  5. Di Papua belum ada Chistian Center yang sangat dibutuhkan untuk pembentukan karakter terutama bagi masyarakat adat. Yesus di dalam Injil mengajarkan kebenaran, cinta kasih dan damai.
  6. Manokwari pintu masuk agama Kristen, telah banyak misionaris meninggal dunia dalam mengabarkan Injil.

Apa Itu Kota Injil
Sebagai kitab suci Kristen, Injil tidak memiliki doktrin pemerintahan, politik dan negara. Bahkan secara tegas, menarik garis demarkasi antara kekuatan dunia dengan agama. Kristen mempunyai semboyan, “berikanlah hak kaisar pada kaisar dan hak Tuhan pada Tuhan.”

Berbeda dengan Islam, yang memiliki misi rahmatan lil alamin. Yaitu, pelaksanaan Syaria’at Islam melalui kekuasaan negara, memiliki konsep yang jelas dan praktis. Tujuannya, agar Islam dapat secara optimal memperbaiki masyarakat, menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara adil makmur dan mendapat ampunan allah).

Karena itu, munculnya gagasan Kristenisasi struktural, dengan mengklaim diri punya otoritas menjadikan Injil sebagai dasar perda untuk membangun Kota Injil di Manowari, jelas sebuah klaim penuh keboongan dan agenda misterius terhadap kesatuan bangsa Indonesia.

Bila raperda ‘Kota Injil’ Manowari diterima, merupakan bukti otentik, bahwa Injil tidak memiliki konsep bernegara, sehingga mengajak masyarakat modern kembali ke jaman batu. Mungkin saja raperda Manokwari sekadar iseng, tapi rancangan peraturan itu saja sudah mengindikasikan, bahwa di dalam otak para penggagasnya terbayang masyarakat rimba belantara, barbar dan tidak beradab, yang dapat memicu suasana penuh permusuhan.

Seperti agama Hindu di Bali, mereka mempraktekkan aturan yang bersumber dari ajaran Hindu. Setiap hari raya NYEPI tiba, semua fasilitas umum harus berhenti untuk menghormati hari itu. Sehingga amat merugikan komunitas lain, terutama umat Islam. Dilarang shalat Jum’at di Masjid bila kebetulan hari raya NYEPI jatuh pada hari Jum’at. Diskriminatif dan tidak memiliki kepekaan sosial sama sekali.

Umat Islam tidak boleh berdiam diri terhadap gerombolan yang akan merobek-robek Indonesia sebagai negara kesatuan yang telah diperjuangkan dengan darah dan harta oleh ulama Islam pada tahun 1945, dimana pihak Kristen tidak punya andil sedikit pun dlaam hal ini.

Dalam hal kemerdekaan Indonesia, pihak Kristen tidak punya andil apa-apa, selain menjegal aspirasi umat Islam, baik dalam Piagam Jakarta maupun perda Syari’ah belum lama ini. Adalah fakta sejarah, mereka justru datang ke Nusantara sebagai bangsa penjajah yang menindas umat Islam selama 300 tahun.

Kota Nabi SAW
Bandingkan dengan suasana Kota Nabi SAW (Madinaturrasul) yang penuh toleransi, bebas, dan merdeka bagi warganya di bawah payung konstitusi Madinah. Sedang raperda kota Injil yang digagas Kristen Manokwari, benar-benar suram.

Piagam Madinah menyebutkan: Sesungguhnya siapa saja yang mengikuti kami dari orang Yahudi maka baginya ada hak pertolongan dan keteladanan.

Rasulullah SAW juga bersabda: Siapa saja yang membunuh seorang mu’ahad, ia tidak akan mencium harumnya surga. (HR Al-Bukhari, At-Tirmidzi, dan Ahmad).

Bahkan Rasul SAW pernah menghukum bunuh (meng-qishash) seorang Muslim karena telah membunuh seorang Yahudi yang berada dalam jaminan keamanan pemerintah Islam yang dipimpin Rasulullah SAW sendiri.

Teks perjanjian Rasul SAW dengan penduduk Najran juga berunyi: Gereja mereka tidak boleh dihancurkan, pastornya tidak boleh dikeluarkan (tidak diusir), dan mereka tidak dipaksa meninggalkan agama mereka selama mereka tidak membuat suatu perkara atau memakan riba.

Ali bin Abi Thalib berkata, “Mereka (yakni ahlu dzimmah) membayar jizyah agar harta mereka seperti harta kita dan darah mereka seperti darah kita.

Umar bin al-Khaththab berwasiat, “Aku berwasiat kepada Khalifah sesudahku akan dzimmah Allah dan Rasulullah, hendaknya ia berperang membela dan melindungi ahl adz-dzimmah dan hendaknya mereka tidak dibebani di luar kemampuan mereka.

Islam juga melarang memaksa non-Muslim agar meninggalkan agamanya untuk masuk Islam (QS Al-Baqarah [2] : 256).

Rasul SAW pernah bersabda: Siapa saja yang tetap memeluk agama Yahudi atau Nasrani, maka mereka tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya.

Kaum Yahudi bebas menjalankan agama mereka sebagaimana umat Islam bebas menjalankan agama mereka.”

“Kaum Yahudi dan Banu Auf adalah satu umat dengan mukminin. Bagi kaum Yahudi agama mereka dan bagi kaum mukminin agama mereka. Juga (kebebasan ini berlaku) bagi sekutu-sekutu dan diri mereka sendiri, kecuali bagi orang yang beruat kelaliman dan kejahatan, merusak diri dan keluarga mereka.”


Ahlu Adz-Dzimmah dan Mu’ahad diperlakukan sama dengan kaum Muslimin, seperti tidak dipungut cukai (pajak). Ziyad bin Hudair berkata, “Kami tidak memungut ‘usyr (cukai) dari Muslim atau mu’ahad.” Ia juga berkata, “Kami memungut cukai dari para pedagang kafir harb sebagaimana mereka memungut cukai dari kita jika kita mendatangi mereka.

Ringkasnya, ahl-adz-dzimmah memiliki hak dan kewajiban seperti kaum Muslim sesama warga negara. Mereka berhak atas keadilan dan pelayanan sebagaimana kaum Muslimin. Di dalam sistem pemerintahan Islam, mereka mendapat jaminan atas lima hak dasar (HAM) yang oleh Abu Ishaq Al-Syatibi (Al-Muwafaqat, 2001; I/7-8) disebut sebagai kewajiban (dlaruriyyat), bukan sebagai hak (huquq), yaitu harus dipenuhi oleh setiap individu dan masyarakat:
  1. Hak beragama dan menjalankan keyakinannya (hifdz ad-din).
  2. Hak perlindungan dan keamanan (hifdz al-nafs)
  3. Hak berfikir dan berpendapat (hifdz al-‘aql)
  4. Hak berumah tangga dan mempunyai keturunan (hifsz al-nasl)
  5. Hak memperoleh harta (hifdz al-mal)


Selain itu, juga berhak mendapatkan perlakuan:
  1. Hak pemeliharaan (haq ar-ri’ayah)
  2. Hak perlindungan (haq al-himayah)
  3. Hak jaminan kehidupan (haq dhamanah al-‘aisy)
  4. Hak muamalat yang setara (haq al-mu’amalah bi al-mitsli)
  5. Hak diperlakukan secara lemah lembut (haq ar-rifq wa al-layin)

Realitas Sejarah
Berbagai keuntungan hidup demikian hanya akan mereka dapatkan di dalam pemerintahan Islam. Untuk semua itu, mereka tidak dimintai apapun kecuali hanya tunduk pada hukum-hukum Islam dan membayar jizyah. Setelah itu, mereka boleh ikut berperang bersama kaum Muslimin untuk membela keamanan bersama dengan mendapat gaji yang setara.

Hak-hak kewarganegaraan ahl adz-dzimmah dalam sistem pemerintahan Islam sama dengan yang dimiliki kaum Muslimin. Seluruh manfaat dan pelayanan yang dinikmati kaum Muslimin sebagai konsekuensi kewarganegaraan itu juga dinikmati oleh ahl adz-dzimmah. Jika mereka melakukan kejahatan/kriminal, mereka wajib mendapat sanksi secara adil. Pada masa kekhilafahan Islam, minoritas non-Muslim telah hidup lebih dari seribu tahun. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengajukan suatu pengaduan. Tidak seorang pun yang berbicara negatif tentang persatuan kaum Muslimin atas dasar akidah. Mereka justru ikut serta bersama kaum Muslimin dalam memperkuat persatuan tersebut.

Oleh karena itu, mestinya minoritas non-Muslim sekarang ini mendukung kembalinya sistem pemerintahan Islam sebagaimana dahulu mereka lakukan, sehingga kembali menikmati semua kebaikan itu. Bukan justru menuntut perda yang diskriminatif dan a-historis. Penerapan Syari’at Islam di lembaga negara akan mewujudkan persatuan bangsa Indonesia, karena di dalamnya terjamin hak-hak kaum minoritas, sehingga terciptalah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dan rahmatan lil’alamin dinikmati oleh seluruh rakyat yang majemuk itu. Wallahu a’lam.






No comments: